Dana Monitoring Pilkada di duga hilang di kesbangpolinmas

Sarbaini, saya hanya ikut kakan yang lama

Sarolangun – Kalangan wartawan dan LSM di Sarolangun mempertanyakan ketidakterbukaan Kantor Kesbangpolinmas Sarolangun yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana monitoring Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 2011-2016 sehingga membuat saat pelaksanaan monitoring tidak banyak wartawan dan LSM yang ikut terlibat.
Berdasarkan penelusuran Bikas dilapangan, pada saat pelaksanaan monitoring sehari sebelumnya pelaksanaan Pilkada pada 27 April, tidak banyak kalangan wartawan dan LSM yang ikut langsung kegiatan pemantauan yang dilakukan bersama sejumlah unsur Muspida, padahal kegiatan itu seharusnya mengikut sertakan wartawan dan LSM seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Diduga hal ini berkaitan dengan upaya dari oknum pejabat Kesbangspollinmas untuk mencari keuntungan sendiri, sebab pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada insentif khusus yang dianggarkan melalui dana APBD,”kata Edi S dan Al Masykur, wartawan dan penggiat LSM di Sarolangun kepada Radar Sarko kemarin.
Hal lain yang mebuat sejumlah wartawan dan LSM curiga, sebelumnya pelaksanaan seharusnya ada sosialisasi dengan melibatkan kalangan iddependent sepertui wartawan dan LSM, namun pada kenyataannya hal itu tidak pernah dilakukan sehingga pelaksanaan monitoring tidak banyak diikuti LSM dan hanya satu orang wartawan.
“Ini karena kami tidak diberitahu, padahal jika mengacu pada zaman Kakan Kesbanglinmasnya Aslami, jauh-jauh hari sebelum monitoring seluruh wartawan sudah dikumpulkan sehingga pada hari “H” seluruh wartawan sudah siap mengikuti monitoring bersama unsur Muspida,”kata keduanya.
Sementara Arief berharap aparatur hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dana insentif gaji monitoring untuk kalangan wartawan dan LSM tersebut sehingga bisa memberi efek jera bagi oknum pejabat yang berani melakukan penyimpangan dana daerah.

Kepala Kantor Kesbangpolinmas Sarolangun Drs Sarbaini yang dikonfirmasi terkait hal ini membantah tudingan memotong dana tersebut, sebab dana tersebut memang tidak dianggarkan melalui dana APBD dalam kegiatan tersebut.
“Tidak benar itu, saya mengajak kawan-kawan karena saya sudah menyiapkan dana khusus yang berasal dari kantong pribadi,wartawan dan LSM tidak mendapat insnentif karena tidak ada SK,”tepis. Setelah didesak, dia menariknya ucapan awalnya dengan mengatakan bahwa insentif untuk monitoring itu sudah dianggarkan melalui APBD.
“Karena dananya kecil, maka saya tidak memanggil wartawan takut ribut, sebab dananya hanya Rp 950 Ribu kalau di bagi ke semua tidak cukup,”pungkasnya dan juga mengatakan kepada beberapa wartawan jangankan untuk bayar wartawan dan lsm, insentif untuk kapolres dan kejaksaanpun, saya bayar dengan uang pribadi ungkapnya, di depan beberapa wartawan