Sarolangun, Semakin kuatnya intruksi presiden republic Indonesia dan Jajaran penegak Hukum dalam memberantas Korupsi di Indonesia ini, dan tidak sedikit pula Pejabat mulai dari kelas bawah hingga pejabat teras, baik pemerintahan Daerah maupun Pusat, namun semua nya itu tidak ada sedikitpun dari pejabat yang merasa jera, dengan hal tersebut,
Hal ini diduga terjadi, disalah satu Skpd, di rumah Sakit Umum Daerah Kab, Sarolangun, Tahun anggaran 2008-2009 lalu, dari informasi yang kami dapat dari berbagai sumber yang telah kami telusuri, bahwa memang diduga telah terjadi indikasi korupsi di skpd tersebut, ini ditemukan di salah satu kegiatan yang diduga sengaja telah di mar’upkan oleh pengguna anggaran di RSUD Kab, Sarolangun, dari penelusuran BIKAS menemukan ada kegiatan yang diduga disengaja untuk mencari keuntungan pribadi yang berdalih dengan sebutan habis pakai, dan ini diduga untuk meringankan jawaban apabila ada pemeriksaan dari pihak penegak hokum, serta untuk mengelabui pihak-pihak tertentu, namun ini semua hanyalah permainan pengguna anggaran agar tidak tercium oleh pengontrol social, dan ini semua adalah senjata bagi Skpd untuk meraup keuntungan dengan resiko yang kecil, dari temuan kami di lapangan salah satu kegiatan yang di lakukan di rumah sakit tersebut sangat tidak masuk akal, sebab anggaran yang di ajukan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau dibelanjakan, dari informasi dari beberapa narasumber yang namanya minta dirahasiakan, memang ada kegiatan di RSUD ini yang janggal ungkap nya, ada salah satu kegiatan yang tidak masuk akal, ini terjadi di tahun 2008-2009, kegiatan ini tidak sesuai dengan apa yang di belanjakan, anggaran yang cukup besar tapi belanja nya kecil, ini sangat merugikan Negara ungkap nya, sambil memberikan data yang di mar’upkan oleh Derektur RSUD tersebut, memang dari data tersebut, setelah kami pelajari, memang kuat dugaan bahwa ada indikasi korupsi dengan kegiatan tersebut.
Saat Bikas mencoba konfirmasi masalah ini kekantor namun sayang derektur nya tidak ada di tempat, kami hanya ditemui oleh TU namun dia tidak bias memberikan keterangan sebab masalah itu harus langsung dengan derekturnya ungkap TU tersebut, dan kami pun mencoba menghungi Derektur RSUD tersebut melalui hanponnya, untuk bertemu namun dia menjawab nya belum sempat, dan juga mengataka kalau masalah tersebut sudah di audit BPK ungkapnya tidak masalah lagi, sambil terburu-buru, saya lagi rapat ungkapnya, seraya menutup telponnya,
Namun dari keterangan Derektur RSUD tersebut sangat tidak sesuai apa yang ada di lapangan, kalau Derektur tersebut benar tidak ada temuan dari BPK berarti kegiatan tersebut tidak ada ketelitian dari PBK dalam memeriksanya, sebab SPJ yang dibuat oleh pengguna anggaran diduga dipalsukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar